Alkisah, pada jaman dahulu kala (taelah), saat hongkong masih merupakan bagian dari pemerintahan kolonial Inggris, saat Pak Harto masih gencar2nya dengan pembangunan REPELITAnya… berdirilah suatu organisasi anti korupsi… di hongkong tapi yah, bukan di Indonesia.

KPKnya Hongkong bernama The Independent Commission Against Corruption atau singkatannya ICAC berdiri pada tanggal 15 Februari 1974 yang diprakarsai oleh Gubernur Hongkong saat itu Murray MacLehose. Tujuan utama didirikan lembaga ini adalah untuk membersihkan wabah korupsi yang merajalela diberbagai departemen pemerintahan di HK. Gerakan anti koruspi ini melalui penegakan hukum, pencegahan dan community education. Lembaga ini dipimpin oleh sebuah komisi.

Setelah HK dikembalikan ke Pemerintah China pada tahun 1997, lembaga ini diserahkan ke konsulat Negara China (perwakilan China) di Hongkong. Sejak awal pendiriannya Lembaga ini bersifat independen dan hanya bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan tertinggi di Hongkong. (Persis seperti KPK).

Ketika pada awal 1960-an populasi yang semakin berkembang dan industri yang semakin menggiat di Hongkong menyebabkan Hongkong memasuki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi gaji PNS-nya sangat rendah dan bukan merupakan hal yang mengejutkan apabila sebagian pegawai di pemerintahan mencoba mengambil keuntungan dari posisi yang ada. Selain itu ,mulai muncul organisasi-organisai kejahatan yang terorganisir seperti TRIAD yang mulai menguasai perekonomian saat itu.

Korupsi juga menyebar dan mengakar kuat pada para pegawai public service lainnya. Para supir ambulans akan meminta “uang teh” sebelum menjemput orang sakit. suster-suster di rumah sakit akan memungut biaya untuk penyewaan selimut dan air untuk para penjaga pasien, para pemadam kebakaran pun terkenal dengan istilah chin mo sui’ (no money no water). Atau para pegawai perijinan yang akan meminta uang tambahan untuk memuluskan masalah perijinan. Masalah ini semakin pelik bahkan semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat HK sehari-hari. Namun korupsi yang sangat mencemaskan adalah pada kepolisian dimana kepolisian dituding menerima suap untuk melindungi perjudian, narkoba dan aktifitas illegal lainnya. Hal ini menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum turun sangat drastis.

Sejarah

Sebenarnya Kepolisan HK pada saat itu memiliki bagian untuk mengatasi korupsi, akan tetapi gaungnya tidak terasa bahkan muncul asumsi dari masyarakat hongkong saat itu bahwa Badan Anti Korupsi di kepolisian Hongkong ini juga turut serta melakukan korupsi. Salah satu kasus korupsi kepolisin yang muncul ke permukaan saat itu adalah kasus Peter Fitzroy Godber.

Peter Fitzroy Godber sebelumnya adalah kepala kepolisian Sector Wanchai dan kemudian menjadi kepala kepolisian di Kai Tak Airport di Hongkong. Ketika mendekati masa pensiunnya ia diketahui mempunyai uang sebanyak HK$4.3 juta (kira-kira 600 ribu US dollar) di rekening bank luar negerinya. Ia beserta istrinya berhasil melarikan diri dengan mengunakan wewenangnya saat itu sebagai seorang kepala polisi, ia melarikan diri pada minggu ketika oleh pengadilan ia diberikan waktu seminggu untuk menjelaskan sumber dana dari asset-assetnya (familiar dengan di negara kita?). protes besar-besaran kemudian muncul dari mahasiswa yang melakukan long march ke Victoria park. mahasiswa saat itu menganggap pemerintah gagal mengatasi korupsi.berdasarkan desakan demonstran, maka Gubernur Hongkong saat itu mendirikan ICAC. Pada akhirnya Godber tertangkap di London, diekstradisi ke Hongkong dan menjalani pengadilan.

ICAC saat itu dibentuk untuk menghapus korupsi hingga akar-akarnya, tidak seperti cabang kepolisian HK yang mengurusi korupsi, ICAC hanya akan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Honkong untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Dalam melakukan tugasnya, ICAC mengalami tantangan berat. Bagi masyarakat China, memberi “angpaw” adalah tradisi yang telah berjalan ribuan tahun sebagai tanda “penghormatan” (di Indonesia mungkin lebih kita kenal sebagai uang kekeluargaan) dan tradisi ini bukan dilakukan oleh Triad atau bisnisman lainnya untuk melancarkan bisnis haramnya, tapi juga dilakukan oleh masyarakat biasa sebagai “tanda terima kasih” karena sudah dilindungi dan merasa aman. Hal ini kemudian memunculkan anekdot di kalangan Masyarakat Hongkong ICAC disebut “Investigating Chinese Ancient Customs” atau bahkan “I Can Accept Cash”.

Dalam upaya menindak korupsi dikepolisan ICAC, taktik dan metoda yang dilakukan dalam penyelidikan/penyidikan kadangkala terlalu “kasar” dan “ekstrim” kadangkala mereka “menyapu” seluruh anggota polisi dalam satu kesatuan hingga atasan-atasannya, dan kadang mereka memanggil seluruh petugas yang berdinas pada shift tertentu. Metode ini terkadang dilakukan hanya untuk “memancing” dan sebagai “shock therapy” untuk para pelaku korupsi. Namun metode ini dipandang berhasil untuk meredam korupsi di kalangan kepolisian.

KPK Hongkong vs Polisi Hongkong

Pada masa awal-awal pembentukan ICAC, terjadi bentrokan antara ICAC dan kepolisian yang menyerang kantor Utama ICAC dengan lemparan batu dan demo besar-besaran. Situasi ini berakhir dengan pengumuman adanya amnesti kepada tindakan korupsi kecil-kecilan yang dilakukan sebelum tahun 1977. Tetapi secara bertahap ICAC kemudian menangkap para petugas kepolisian yang korupsi dan berhasil mengajukannya ke meja hijau, sisanya dipaksa untuk mengundurkan diri. Hasilnya pada tahun 1978 dikeluarkan hasil investigasi yang menyebabkan sekitar 119 petugas kepolisian dipaksakan untuk keluar, 24 orang petugas dikenakan tuduhan konspirasi. 36 orang petugas dan 1 petugas khusus diberikan amnesti. Tindakan ini memunculkan berbagai respon dari publik. Mulai dari yang memuji tindakan ICAC, hingga menganggap ICAC kurang garang dan hanya menangkap pelaku korupsi kecil saja bukan sumber utamanya.

Masalah Penyadapan

Pada tahun 2005, bukti hasil penyadapan yang dikumpulkan oleh ICAC mengenai kurupsi mulai menimbulkan isu legalitas untuk digunakan sebagai bukti hukum. Dikarenakan proses penyadapan yang belum ada prosedur yang legal. Hal ini kemudian dimunculkan perundang-undangan yang mengatur masalah penyadapan ini dengan dikeluarkannya Interception and Covert Surveillance Ordinance (ICSO) pada bulan Agustus 2006.

Namun didalam ICAC sendiri bukan tanpa cacat, salah seorang asisten investigasi di ICAC dihukum 9 bulan penjara pada 4 april 2003 dikarenakan bersaksi palsu di pengadilan. Sejauh ini, kasus ini hanya satu-satunya kasus yang mencemarkan nama baik ICAC.

Jadi bagaimana dengan Indonesia?

by Qrueger
sumber : wikipedia, http://www.icac.org.hk